12 Ribu Sertifikat Halal Impor Banjiri RI, Produk China Dominasi Pasar

Booth pameran UMKM binaan Bank Indonesia dalam gelaran FESyar Jawa 2026 di Surabaya. Foto : Peni Widarti

Jatimview.com, SURABAYA - Pasar halal Indonesia dibanjiri produk impor. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 12.454 Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) yang mencakup 252.031 produk asing telah masuk dan beredar di pasar domestik.

Mirrisnya, China menjadi negara paling dominan dengan menguasai 27,58% dari total produk halal impor tersebut. Fakta itu diungkap Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham di sela Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026 di Surabaya, Jumat (25/9/2026).

Aqil mengingatkan, serbuan produk halal impor ini menjadi ancaman serius bagi produk lokal jika tak segera berbenah.

"Kalau produk domestik belum bersertifikat halal, konsumen nanti malah memilih mengonsumsi produk impor yang halal," tegas Aqil.

Ia menjelaskan, mulai 18 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal akan masuk tahap berikutnya, termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan produk luar negeri. Persaingan dipastikan bakal semakin ketat.

Di sisi lain, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Timur, Rifki Ismal menilai sertifikasi halal menyangkut kepercayaan konsumen.

"Kadang ada keraguan konsumen saat mengonsumsi suatu produk. Apa ini halal atau tidak?" ujar Rifki.

Menurutnya, Bank Indonesia terus mendorong penguatan rantai pasok halal dari hulu ke hilir. Apalagi potensi Jawa Timur sangat besar, dengan sekitar 970.000 santri dan posisi Indonesia yang kini menduduki peringkat 1 dunia untuk modest fashion, peringkat 3 makanan halal, dan peringkat 2 pariwisata ramah muslim.

"Pasar halal kita besar, tapi kalau tidak diperkuat dari sekarang, kita hanya akan jadi penonton di negeri sendiri," pungkasnya.

FESyar Regional Jawa 2026 sendiri digelar pada 25-28 September 2026 di Grand City Convex Surabaya, dengan berbagai agenda mulai dari literasi, pameran UMKM halal, hingga layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah.